Air jadi keperluan dasar untuk manusia. Semua masyarakat Indonesia berhak untuk meraih air bersih. Tapi, sayangnya knowledge berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tercatat hingga akhir tahun 2019 akses air bersih baru capai 72%. Tidak meratanya akses air paling dirasakan oleh masyarakat pedesaan.
Air jadi keperluan dasar untuk manusia. Semua masyarakat Indonesia berhak untuk meraih air bersih. Tapi, sayangnya knowledge berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tercatat hingga akhir tahun 2019 akses air bersih baru capai 72%. Tidak meratanya akses air paling dirasakan oleh masyarakat pedesaan.
Di mana 6.000 warga desa sangat sulit untuk meraih air bersih dan perlu berjalan kaki puluhan kilometer membawa galon dan jeriken. Belum lagi, terkecuali di kurang lebih desa tersebut tidak terkandung sumber air, maka mereka perlu tunggu datangnya dukungan dropping air bersih berasal dari pemerintah.
Data terkini berasal dari website monitor Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dimuat di website Kementerian Kesehatan RI memperlihatkan bahwa masih ada 8,6 juta rumah tangga di Indonesia yang tidak menggunakan toilet.
Mereka membuang air besar di ladang, semak, hutan, parit, jalan, sungai atau area terbuka lainnya. Hal tersebut juga berisiko pada kebugaran anak dan masyarakat gara-gara bisa mencemari pasokan air. Ironinya, survei air minum 2017 di Yogyakarta, mendapatkan bahwa 89 % sumber air dan 67 % air minum rumah tangga terkontaminasi oleh bakteri tinja maka dari itu perlu menggunakan water meter amico.
Permasalahan air ini juga merubah sektor pertanian yang mayoritas pekerjannya adalah masyarakat desa. Imbasnya lahan pertanian mereka akan mengalami gagal panen yang menyebabkan terganggunya perekonomian mereka.
Tentu saja, ini jadi pekerjaan rumah (pr) besar untuk pemerintah di dalam menangani masalah air di Indonesia. Kementerian PU-Pera menyalurkan 32 triliun untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) untuk menjalani program 100-0-100.
Maksud berasal dari program tersebut adalah bagaimana akses air minum terpenuhi untuk masyarakat tercapai 100 %, selanjutnya bagaimana kawasan kumuh itu hilang hingga obyek 0%, serta bagaimana sanitasi lingkungan terpenuhi bersama dengan baik (100%). Program tersebut diakui belum maksimal, tercatat baru 72% di tahun 2019.
Langkah lain yang dikerjakan pemerintah adalah berkolaborasi bersama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun sumur. Tercatat di dalam dua tahun berkerja sama bersama dengan lembaga keuangan dan bisa dikembangkan 3 sumur. Dalam perihal ini masyarakat pedesaan sangat terbantu, khususnya lagi ringannya iuran bulanan sebesar Rp30.000 untuk perawatan pengganti pompa, sumur yang rusak, atau menambahkan jaringan.
Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Dewi Virgianti, akan meninjau lagi perihal pinjaman di bank untuk menyebabkan air dan sanitasi. Jadi, tiap tiap warga bisa mencicil kepada bank berkenaan untuk membangun air dan sanitasi. Setiap warga perlu meraih hak air dan sanitasi yang dikelola bersama dengan aman sehingga bisa tingkatkan kesehatan, gizi dan produktivitas masyarakat.
Untuk mendukung program pemerintah, Synergy Solusi sebagai perusahan yang peduli bersama dengan lingkungan dan energi sudah berkerjasama bersama dengan pemerintahan dan perusahan di semua Indonesia untuk menangani masalah lingkungan, salah satunya berkenaan bersama dengan pengelolaan air, limbah sampah dan lainnya. Kami sediakan jasa konsultasi, training, dan sertifikasi.